Jumat, 14 Oktober 2011

tulisan .

Diposting oleh aiisyah maulida di Jumat, Oktober 14, 2011 0 komentar
MURAH SAJA BELUM CUKUP .

Anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat pelik yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun kota di Indonesia.

                Di Jakarta, masalah anak-anak jalanan telah memusingkan pemerintah dari tingkat I maupun pemerintah kotamadya. Anak-anak jalanan tersebut selain menimbulkan pemandangan yang kurang sedap karena berkeliaran di pinggir jalan protokol, terutama di lampu merah, juga aktivitas mereka sebagai pedagang asongan, pengamen, dan pengemis. Bagi banyak pihak , khususnya pengemudi kendaraan, dirasakan cukup menggangu.

 Pemerintah pun jelas tidak tinggal diam, sudah banyak upaya yang di lakukan dari mengumpulkan mereka di rumah singgah, mendidik dan membina, sampai dengan memulangkan mereka ke tempat asal. Akan tetapi jumlah anak jalanan tetap saja tidak berkurang bahkan terus bertambah, dan aktivitas mereka tidak terhenti.

 Ilmu ekonomi berpandangan apapun yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang umumnya selalu berdasarkan pertimbangan untung rugi. Dengan kata lain, ilmu ekonomi berpandangan bahwa anak-anak jalanan pun bertinnak rasional. Mereka akan tatap menjadi anak jalanan selama biaya ekonomi masih sangat kecil. Dengan kata lain mereka akan menolak mengikuti program-program pemerintah jika di anggap biaya ekonomi untuk mengikuti program-program tersebut amat besar. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, jawabanya sangat jelas, yaitu biaya ekonomi dari bersekolah bagi anak-anak jalanan masih sangat besar. Biaya ekonomi yang relevan bagi anak-anak jalanan dalam memutuskan untuk bersekolah atau tidak bersekolah adalah pendapatan yang di korbankan jika mereka bersekolah..

Seorang relawan di rumah singgah bagi anak jalanan di Depok mengisahkan, bagaimana sulitnya memotivasi anak-anak binaan mereka untuk bersekolah. Bantuan donatur sebenarnya lebih dari cukup untuk membiayai sekolah secara gratis, tapi tuntutan orangtua kepada anak-anak tersebut untuk mencari nafkah di usia dini, membuat mereka lebih memilih berada di jalan daripada sekolah.

Pemerintah bukannya tidak mafhum dengan kondisi tersebut. Kemendiknas pada tahun 2010 telah mengeluarkan data cukup rinci. Di tingkat SD, dari total 31,05 juta siswa sekitar 1,7% putus sekolah dan 18,4% lainnya tidak melanjutkan ke SMP. Untuk tingkat pendidikan SMP, dari jumlah 12,69 juta siswa, 1,9% putus sekolah, sementara 30,1% di antaranya tidak dapat melanjutkan ke SMA. Sedangkan pada tingkat SMA, persentasenya lebih tinggi lagi. Jumlah siswa putus sekolah mencapai 4,6% dari total 9,11 juta siswa, sementara yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebanyak 59,8%.

Berbagai program bantuan pendidikan pun digelontorkan pemerintah, melalui skema beasiswa maupun BOS. Tapi solusi parsial yang ditawarkan belum menyentuh permasalahan utama mayoritas anak-anak putus sekolah, yaitu kesulitan ekonomi keluarga.

Semurah apapun biaya pendidikan, bahkan gratis sekalipun, tetap akan membuat anak-anak miskin enggan bersekolah, apabila kedua orangtuanya masih kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tuntutan membantu ekonomi keluarga dengan mengamen, berjualan atau menjadi tukang semir sepatu, membuat anak-anak usia sekolah dapat ditemukan beredar di tempat-tempat umum, pada jam sekolah, permasalahan pendidikan masyarakat miskin bukan hanya terletak pada ketiadaan biaya pendidikan, namun lebih karena kondisi ekonomi keluarga miskin menuntut setiap anggotanya untuk bahu-membahu mencari nafkah, termasuk anak-anak.

Hal tersebut yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bila ingin meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Pemerintah harus dapat memberi solusi integral terhadap masalah kemiskinan terlebih dahulu. Karena bila masih miskin, orangtua akan lebih memilih anaknya untuk mencari nafkah ketimbang bersekolah, sekalipun sekolah itu bebas biaya.                                                                                       sumber : Pengantar ekonomi , ekonomi mikro dan kompasiana .

Rabu, 05 Oktober 2011

akuntansi .

Diposting oleh aiisyah maulida di Rabu, Oktober 05, 2011 0 komentar
1. Pihak Internal
Pihak internal adalah pihak yang berada dalam struktur organisasi. Manajemen adalah pihak yang paling membutuhkan laporan akuntansi yang tepat dan akurat untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Contohnya seperti manajer yang melihat posisi keuangan perusahaan untuk memutuskan apakah akan membeli gedung untuk kanntor cabang baru atau tidak.
2. Pihak Eksteral / External
a. Investor
Investor membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk menentukan apakah akan menanamkan modalnya atau tidak. Jika dalam prediksi investor akan memberikan keuntungan yang baik, maka investor akan menyetorkan modal ke perusahaan, dan begitu juga sebaliknya.
b. Pemegang saham / pemilik perusahaan
Para pemilik perusahaan yang mempunyai bagian saham perusahaan membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk dapat mengetahui sejauh mana kemajuan atau kemunduran yang dialami perusahaan. Pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari dividen yang akan semakin besar jika perusahaan untung besar.
c. Pemerintah
Besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau organisasi kepada pemerintah sebagaian besar berdasarkan atas informasi pada laporan keuangan perusahaan.
d. Kreditur
Jika perusahaan sedang terdesak dan membutuhkan dana segar perusahaan mungkin akan meminjam uang pada kreditor seperti meminjam uang di bank, berhutang barang pada supplyer / pemasok. Kreditur akan memberikan dana jika perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik dan tidak akan memiliki potensi yang besar untuk merugi.
e. Pihak Lainnya
Sebenarnya masih banyak pihak lain dari luar perusahaan perusahaan yang mungkin saja akan menggunakan laporan / informasi
 akuntansi suatu organisasi seperti para karyawan, serikat pekerja, auditor akuntan publik, polisi, pelajar / mahasiswa, wartawan, dan banyak lagi lainnya.
 

created by aisyah Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea