Akuntansi Komparatif Eropa
BEBERAPA PENGAMATAN TENTANG STANDAR DAN PRAKTIK AKUNTANSI
Standar
akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum
dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan .
Tiga
alasan praktik akuntansi dapat menyimpang dari standar akuntansi :
1.
Di
banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi
dianggap lemah atau tidak efektif.
2. Perusahaan bisa dengan sukarela
melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan.
3. Beberapa negara mengizinkan perusahaan
untuk keluar jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil
operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik.
Susunan
standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Susunan standar akuntansi
menggabungkan dua kombinasi, yaitu :
1.
Sektor
swasta: profesi akuntansi dan kelompok lain (pengguna dan penyusun laporan
keuangan)
2. Sektor umum: perwakilan seperti petugas
pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggungjawab atas hukum komersial dan komisi
keamanan.
IFRS DALAM UNI EROPA
Kecenderungan
dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi
laporan keuangan gabungan. kecenderungan ini sangat benar dalam Uni eropa. Pada
tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan
semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk
mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005.
Untuk
memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan
akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan
setempat di perusahaan-perusahaan di mana di mana IFRS.
LAPORAN KEUANGAN
Laporan
keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas,
laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui),
dan catatan penjelasan.
PATOKAN AKUNTANSI
Dalam
IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Aset dinilai
berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. jika metode harga pasar yang
digunakan, revaluasi(penilaian kembali asset tetap) harus digunakan secara
teratur dan semua barang dari kelas tertentu harus dinilai kembali.
FIFO dan
beban rata-rata merupakan dasar biaya yang sesuai menurut IFRS, tapi LIFO
tidak. Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman
operasional dibebankan pada dasar yang sistematis, biasanya membayar utang
pinjaman pada dasar garis lurus.
SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA
1.
PERANCIS
Akuntansi
nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General, berisi:
a. Tujuan dan prinsip laporan dan
akuntansi keuangan.
b. Definisi asset, utang, ekuitas pemegang
saham, pendapatan, dan pengeluaran.
c. Aturan-aturan valuasi dan pengakuan.
d. Daftar akun, persyaratan penggunaannya,
dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi.
e. Contoh laporan keuangan dan aturan
presentasinya.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima
perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis:
1)
Counseil
National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
2) Comite de la Reglementation Comptable,
atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi).
3) Autorite des Marches Financiers, atau
AMF (Otoritas Pasar Keuangan).
4) Ordre des Experts-Comptables, atau OEC
(Institut Akuntan Publik).
5) Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor).
2. JERMAN
Akuntansi
nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code (HGB), berisi:
·
memungkinkan
perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk
menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan
mereka.
·
memungkinkan
adanya penetapan perusahaan sector swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi
laporan keuangan gabungan.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima
perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman:
1)
German
Accounting Standards Committee atau GASC, atau dalam bahasa Jerman, Deutsches
Rechnungslegungs Standards Committee atau DRSC (Otoritas penyusun standar
Jerman)
2) Financial Accounting Control Act (Badan
pengontrol kepatuhan).
3) Financial Reporting Enforcement Panel
atau FREP (Dewan sector swasta)
4) Federal Financial Supervisory Authority
(Dewan sector public)
5) Wirtschaftsprufer atau WPs (Badan
pemeriksa perusahaan)
3. REPUBLIK CEKO
Undang-undang dan praktik akuntansi
Republik Ceko lebih menyesuaikan dengan standar Barat yang menggambarkan
prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directives.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi
·
Accountancy
Act: menentukan persyaratan untuk akuntansi.
·
Fourth
and Sevent Directives dari Uni Eropa: menetapkan penggunaan daftar perkiraan
untuk pembukuan catatn dan penyusunan laporan keuangan.
·
Czech
Securities Commission: bertanggung jawab mengawasi dan memantau pasar modal.
·
Act
on Auditors: Mengatur proses audit.
·
Chamber
of Auditors: mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian dan menertibkan
auditor, penyusunan standar audit dan regulasi praktik audit seperti format
laporan audit.
4. BELANDA
Belanda memiliki undang-undang
akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar
praktik professional yang sangat tinggi.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di Belanda tetap
bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun
1970 yang berisi:
·
Laporan
keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan
hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan
dengan tepat.
·
Laporan
keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
·
Dasar-dasar
untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus
diungkapkan.
·
Laporan
keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari
perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
·
Informasi
keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam
laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.
5. INGGRIS
Sejak tahun 1970-an, sumber paling
penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives,
terutama Fourth and Seventh Directive.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Undang-undang
tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:
1)
Pendapatan
dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.
2) Aset dan kewajiban individu dalam
setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
3) Prinsip konservatisme (kehati-hatian)
diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua
kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4) Penerapan kebijakan akuntansi yang
konsisten diharuskan dari tahun ketahun.
5) Prinsip perusahaan yang terus berjalan
bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.
Enam dewan
akuntansi di Kerajaan Inggris:
1)
The
Institute of Chartered Accountants in England dan Wales
2) The Institute of Chartered Accountants
in Ireland
3) The Institute of Chartered Accountants
in Scotland
4) The Association of Chartered Certified
Accountants
5) The Chartered Institute of Management
Accountants
6) The Chartered Institute of Public
Finance and Accountancy
Referensi:
Choi,
Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku
1, Edisi 6., Salemba Empat, Jakarta
Aisah Maulida
4EB23
28211464
0 komentar:
Posting Komentar