Minggu, 13 Oktober 2013

TUGAS B.Indonesia 2 #

Diposting oleh aiisyah maulida di Minggu, Oktober 13, 2013 0 komentar
Penalaran Deduktif


Penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasar pada suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Pernyataan dasar tersebut merupakan premis, sedangkan kesimpulan merupakan implikasi pernyataan dasar tersebut.

Contoh klasik dari penalaran deduktif, yang diberikan oleh Aristoteles, antara lain :
» Semua manusia fana (pasti akan mati). (premis mayor)
» Sokrates adalah manusia. (premis minor)
» Sokrates pasti (akan) mati. (kesimpulan)

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Contoh: Masyarakat Indonesia konsumtif (umum) dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan (khusus) dan kegiatan imitasi (khusus) dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial.

Macam-Macam Deduktif, antara lain :
·         Silogisme Kategorial
            Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Premis yang mengandung predikat dalam kesimpulan disebut premis mayor, sedangkan premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan disebut premis minor.
 Silogisme kategorial terjadi dari tiga proposisi, yaitu:
 Premis umum : Premis Mayor (My)
 Premis khusus  remis Minor (Mn)
 Premis simpulan : Premis Kesimpulan (K)
 Dalam simpulan terdapat subjek dan predikat. Subjek simpulan disebut term mayor, dan predikat simpulan disebut term minor.
 Contoh silogisme Kategorial:
» My : Semua murid SMA akan menghadapi UTS.
 Mn : Dudu adalah murid SMA.
 K : Dudu akan menghadapi UTS.
» My : Tidak ada manusia yang kekal.
 Mn : Socrates adalah manusia.
 K : Socrates tidak kekal.
» My : Semua tentara memiliki senjata.
 Mn : Amir tidak memiliki senjata.
 K : Amir bukan tentara.

·         Silogisme Hipotesis
Silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi konditional hipotesis.
 Konditional hipotesis yaitu, bila premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Bila minornya menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen.
 Contoh :
» My : Jika dosen tidak datang, mahasiswa tidak dapat belajar.
 Mn : Dosen tidak datang.
 K : Jadi, mahasiswa tidak dapat belajar.
» My : Jika tidak ada udara, makhluk hidup akan mati.
 Mn : Makhluk hidup itu mati.
 K : Makhluk hidup itu tidak mendapat udara.

·         Silogisme Alternatif
Silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif.
 Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Simpulannya akan menolak alternatif yang lain.

 Contoh :
» My :  Susi sedang berlatih tari tradisional atau tari modern
 Mn : Susi sedang berlatih tari tradisional.
 K : Jadi, Nenek Sumi tidak berlatih tari modern.

·         Silogisme Entimen
Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan simpulan.

Contoh:
» Dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu.
» Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya.

TULISAN B.Indonesia 2 #

Diposting oleh aiisyah maulida di Minggu, Oktober 13, 2013 0 komentar
Resensi Novel Manusia Setengah Salmon


 Judul           : Manusia Setengah Salmon
 Penulis        : Raditya Dika
 Penerbit      : Gagas Media
 Tebal           : 264 halaman
 Tahun Terbit : 2011

     
Setiap orang akan mengalami yang namanya perpindahan dalam hidupnya. Baik disadari atau pun tidak, setiap orang akan mengalami sebuah proses yang namanya ‘pindah’ dalam perjalanan hidupnya. Manusia Setengah Salmon adalah buku ke enam dari penulis novel komedi nomor satu di negeri ini, yaitu Raditya Dika. Di dalam buku terbarunya ini Raditya Dika menyuguhkan 18 bab yang menceritakan makna sebuah kata ‘pindah’. Pindah rumah, pindah pekerjaan, pindah status dan bahkan pindah hati.
            Dengan gaya bahasa yang kocak, Raditya Dika mengajak para pembaca untuk mengintip berbagai macam perpindahan dalam hidup ini yang mampu membuat pembaca tertawa sekaligus merenungi perpindahan yang telah terjadi tanpa disadari.

“Hidup sesungguhnya adalah potongan-potongan antara perpindahan satu dengan lainnya. kita hidup di antaranya.” (hal. 254)

            Selain bercerita tentang esensi kata ‘pindah’ di kehidupan yang dijalani, di dalam Manusia Setengah Salmon, Raditya Dika juga menyelipkan pesan tentang kasih sayang ibu yang tidak pernah luntur di dalam bab Kasih Ibu Sepanjang Belanda. Di dalam bab ini, Raditya Dika baru menyadari perhatian dan cinta yang diberikan oleh ibunya (yang menurut Raditya Dika cukup mengganggu dan over protective).
Namun walau begitu Raditya Dika tetap menyelipkan humor dalam buku ini,seperti contoh dalam bab Pesan Moral Dari Sepiring Makanan, Bakar Saja Keteknya dan Jomblonology akan benar-benar mengocok perut para pembaca. Selain tulisannya yang “berbau” bijak dan humor, Raditya Dika  juga menyuguhkan tulisan beraliran galau. Seperti contoh dalam tulisannya Sepotong Hati di Dalam Kardus Coklat, Penggalauan, Mencari Rumah Sempurna, Manusia Setengah Salmon benar-benar membuat para pembaca tenggelam dalam kegalauan hati yang sempurna.

§  Kelebihan dari novel ini adalah gaya bahasa yang mudah dimengerti dan kata-katanya yang tidak ambigu sehingga memudahkan para pembaca dalam memahami maksud dari novel tersebut. Novel Manusia Setengah Salmon juga mampu mengocok perut pembaca dengan gaya komedi khas Raditya Dika, namun juga mampu menimbulkan efek galau saat membaca.

§  Kekurangan dari novel ini adalah gagal menghadirkan komedi yang lucu atau pun menyampaikan pesan moral pada beberapa babnya, sehingga menjadi cenderung garing saat dibaca.

 

Sabtu, 06 Juli 2013

KASUS PENGADUAN KONSUMEN DAN ANALISIS

Diposting oleh aiisyah maulida di Sabtu, Juli 06, 2013 0 komentar

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting. Namun terkadang masih sering disepelekan oleh para pelaku usaha. Padahal perlindungan konsumen itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th, 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada dasarnya menurut UU RI No. 8 Tahun 1999 Pasal 3, UU Perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :
a.      Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk   
melindung diri.
b.      Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c.       Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan   menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d.      Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e.       Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f.       Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha .produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Para pelaku usaha sering kali tidak memikirkan kepuasan konsumen. Tak jarang banyak pelaku usaha yang tega berbuat curang kepada konsumen yang nantinya akan merugikan konsumen demi tercapainya keuntungan yang maksimal atau untuk menekan ongkos produksi mereka. Dan yang lebih parahnya lagi jika konsumen tersebut tidak menyadari perbuatan curang para pelaku usaha tersebut. Terkadang bukan hanya pihak pelaku usaha saja yang salah, tetapi tak jarang juga kerugian itu disebabkan oleh ketidaktelitian konsumen dalam membeli produk-produk yang dijual oleh sang pelaku usaha.

Hak Konsumen merupakan Hak Asasi
Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga
 melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi
 Keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi
 hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan datang.
 Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam
 konteks hubungan kekuasan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula
 hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok
 masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu
 kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di
 negara lain. Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai
 dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari
 kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam
 hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan
 konsumennnya.

Pengertian konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen
 hukum internasional setidak-tidaknya telah melampaui tiga generasi
 perkembangan. Generasi pertama, yaitu pemikiran mengenai konsepsi hak
 asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan
 sejak era enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:
ª   Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
ª   Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
ª   Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
ª   Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
ª   Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
ª   Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
ª   Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen)          
merupakan lembaga yang memberikan perlindungan kepada konsumen , memberikan kepastian hukum terhadap hak hak konsumen dalam memperoleh nilai dari penggunaan suatu konsumsi barang dan jasa

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Amandemen/penyempurnaan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari pemetaan pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memerlukan penyempurnaan, melakukan pembahasan dengan para pakar dan praktisi hukum pidana dalam forum group discussion yang intensif dan terakhir seminar membahas penyempurnaan naskah akademis Undang-undang dimaksud.

Beberapa hal mendasar dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang diusulkan untuk disempurnakan diantaranya :
Sistematika Undang-undang akan memisahkan secara jelas dan tegas antara tanggungjawab Pelaku Usaha barang dengan tanggungjawab Pelaku Usaha jasa.
Jenis tanggungjawab Pelaku Usaha akan terdiri dari dua jenis, yaitu tanggungjawab kontraktual, yaitu tanggungjawab Pelaku Usaha berdasarkan kontrak yang dibuatnya, dan tanggung jawab produk (product liability).
Penyelesaian sengketa konsumen akan dipisahkan secara tegas antara penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi, dan penyelesaian secara non litigasi dibatasi dalam nilai gugatan tertentu.
Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga.


CONTOH KASUS

Kasus Penarikan Produk Obat Anti-Nyamuk HIT
Pada hari Rabu, 7 Juni 2006, obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia, sementara yang di pabrik akan dimusnahkan. Sebelumnya Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.
Masalah lain kemudian muncul. Timbul miskomunikasi antara Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Kesehatan (Depkes), dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Menurut UU, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun menurut Keppres Pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM.
Namun Kepala BPOM periode sebelumnya sempat mengungkapkan, semua obat nyamuk harus terdaftar (teregistrasi) di Depkes dan tidak lagi diawasi oleh BPOM. Ternyata pada kenyataanya, selama ini izin produksi obat anti-nyamuk dikeluarkan oleh Deptan. Deptan akan memberikan izin atas rekomendasi Komisi Pestisida. Jadi jelas terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara instansi-instansi tersebut

Analisis :
            Seharusnya konsumen juga harus lebih teliti dalam memilih produknya, jangan mudah tergiur oleh harga murah. Dan pihak BPOM harusnya lebih mengawasi lagi, bukannya membiarkan begitu saja karna juga kan telah di sebutkan diatas  “Menurut UU, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun menurut Keppres Pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM.”

Sumber Referensi :


Selasa, 21 Mei 2013

ANJAK PIUTANG

Diposting oleh aiisyah maulida di Selasa, Mei 21, 2013 0 komentar

ANJAK PIUTANG
Pengertian
Secara umum anjak piutang (factoring) dapat didefinisikan sebagai kontrak dimana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain : Jasa pembiayaan, Jasa pembukuan (maintenance of account), Jasa penagihan piutang dan jasa perlindungan resiko. Untuk itulah klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus menerus atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Sedangkan pengertian anjak piutang menurut Perpers no. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Permodalan Anjak Piutang
Sesuai dengan PMK No. 84/PMK.12/2006 tanggal 29 September 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok atau simpanan wajib dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan adalah :
a.       Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100 Milyar
b.       Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50 Milyar

Pelaku Anjak Piutang
Dalam kegiatan anjak piutang terdapat tiga pelaku utama yang terlibat yaitu :
a.       Perusahaan anjak piutang (factor). Factor adalah perusahaan atau pihak menawarkan jasa anjak piutang
b.       Klien (supplier). Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang
c.        Nasabah (customer) atau disebut debitur, adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien






Transaksi anjak piutang biasanya diawali dengan negosiasi antara perusahaan(klien) dengan lembaga anjak piutang(factoring) yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dengan fasilitas yang disediakan perusahaan anjak piutang. Apabila perusahaan sudah mengetahui kebutuhannya sejak awal maka akan lebih mempermudah dan mempercepat transaksi anjak piutang tersebut.

Jenis-Jenis Anjak Piutang
Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut:
a.     Berdasarkan Pemberitahuan :
§   Disclosed Factoring atau juga disebut dengan Negofication Factoring, adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur(customer). Oleh karena itu saat piutang jatuh tempo perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Notifikasi setiap transaksi anjak piutang kepada pihak customer dimaksudkan antara lain :
-       Untuk meminjam pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang
-       Untuk mencegah pihak customer melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan anjak piutang misalnya, pengurangan jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien sebagai penjual
-       Akan mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang mempengaruhi perusahaan anjak piutang
-       Akan memungkinkan perusahaan anjak piutang menuntut atas namanya apabila terjadi perselisihan




Mekanisme transaksi ini bisa dijelaskan sebagai berikut :
1.      Terjadi penjualan secara kredit kepada pelanggan
2.     Negosiasi dan kontrak antara Perusahaan (klien) dengan Persuhaan Anjak Piutang dimana perusahaan menyerahkan faktur penagihan dan dokumen terkait lainnya
3.     Perusahaan memberitahu kepada debitur kalau piutang dan penagihan sudah dialihkan ke lembaga anjak piutang
4.     Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimum 80% dari nilai faktur
5.     Pada saat jatuh tempo lembaga anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur
6.     Pelanggan (debitur) membayar tagihan kepada lembaga anjak piutang
7.     Lembaga anjak piutang menyerahkan sisa dan (20% Nilai Faktur) kepada perusahaan (klien) setelah sebelumnya dikurangi biaya administrasi

§  Undisclosed atau juga disebut dengan Non-Notification Factoring, adalah transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Berikut transaksi yang bisa digambarkan

Mekanisme transaksi ini bisa dijelaskan sebagai berikut :
1.      Terjadi transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan
2.     Negosiasi dan kontrak anjak piutang antara Perusahaan (klien) dengan Lembaga Anjak Piutang (factoring) dimana perusahaan menyerahkan kopi faktur penagihan piutang dan dokumen yang terkait
3.     Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimal 80% dari nilai faktur
4.     Pada saat jatuh tempopPerusahaan (klien) akan menagih kepada pelanggan (debitur)
5.     Perusahaan (klien) akan mengembalikan pinjaman dana kepada lembaga anjak piutang (factoring) ditambah dengan biaya anjak piutang (charge)

b.     Berdasarkan Penanggungan Resiko :
§  Resource Factoring,Anjak piutang dengan cara recourse atau disebut juga with recourse factoring berkaitan dengan resiko debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman resiko. Dalam perjanjian with recourse recourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan pda perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab (recourse) pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tak tertagih dari customer.

§  Without  recourse factoring, Anjak piutang ini disebut juga non-recourse factoring yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh kilen.Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa diluar keadaan macetnya tagihan dapat  diberlakukan bentuk recourse. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata  pihak lain mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan nasabahnya. Dengan demikian customer berhak mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran utang. Dalam hal terjadi kasus demikian, perusahaan factoring dapat mengembalikan tagihan kepada klien.

c.       Berdasarkan Pelayanan
§      Full service factoring , yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non- pembiayaan misalnya perusahaan administrasi penjualan (sale ledger administrasion) , tagihan dan penagihan piutang termasuk menanggung resiko terhadap piutang yang macet .
§    Finance Factoring , yaitu perusahaan anjak piutang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan dana tunai pada saat penyerahan faktur kepada perusahaan factoring sampai sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan (limit credit) . Klien tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihannya termasuk menanggung resio tidak tertagihnya piutang tersebut .
§   Bulk Factoring , Jasa factoring ini juga disebut dengan agensi factoring yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien . Bentuk fasilitas factoring ini pada dasarnya hamper sama dengan full service factoring , namun penagihan piutang tetap dilakukan oleh klien dan proteksi resiko tidak dijamin perusahaan factoring.
§    Maturity Factoring , Berbeda dengan jenis factoring yang telah di jelaskan di atas , dimana perusahaan factoring memberikan pembiayaan dengan pembayaran dimuka . Dalam maturity factoring , pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan . Fasilitas anjak piutang maturity memberikan kredit perdagangan kepada customer atau nasabah dengan pembayaran segera .

d.      Berdasarkan  Lingkup Kegiatan
§   Domestic Factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang , klien dengan debitor yang semuanya berdomisili didalam negeri dan prosesnya adalah sebagai berikut :


Keterangan Skema :
1.      Perjanjian
2.     Jual beli secara kredit
3.     Pengalihan/penjualan piutang (dengan penyerahan dokumen penjualan)
4.     Pembayaran (uang muka sebesar X% dari nilai faktur)
5.     Penagihan
6.     Pelunasan (100%)
7.     Pelunasan piutang (100% -  uang muka X%)

§  Internasional Factoring, anjak piutang ini juga sering disebut ekspor factoring yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor , import barang yang melibatkan 2 perusahaan factoring dimasing-masing negara sebagai ekspor factor dan impor factor.

e.     Berdasarkan Pembayaran Klien
§   Advanced Payment, yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayan dimuka (prepayment Financing) oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar 80% dari nilai faktur
§   Maturity, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo pembayan tagihan tersebut
§ Collection, yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya akan dilakukan apabila perusahaananjak piutang berhasil melakukan penagihan terhadap debitur.

Manfaat Anjak Piutang
Anjak piutang bagi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa akan memberikan manfaat dalam melancarkan usaha utama dalam hal :
·        Membantu administrasi penjualan dan penagihan (Sales ledgering and collection service)
·        Membantu beban resiko (Credit insurance)
·        Memperbaiki system penagihan
·        Membantu memperlancar modal kerja
·        Meningkatkan untuk mengembangkan usaha
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memang selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang sangat kompleks terutama masalah kesulitan memperoleh sumber dana sebagai modal kerja untuk operasional perusahaan. Jika selama ini perusahaan dalam memperoleh tambahan modal dengan mengandalkan kredit dari sector perbankan, nampaknya kehadiran lembaga anjak piutang akan memberikan alternatif pemecahan masalah kebutuhan dana. Melalui anjak piutang perusahaan-perusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai maksimal 80% dari nilai faktur penjualan tanpa harus menyerahkan jaminan atau anggunan aktiva tetap seperti yang lazim terjadi pada pemberian kredit disektor perbankan. Disamping itu perusahaan bisa meminta staff ahli dari lembaga anjak piutang untuk mengelola adminstrasi penjualan secara kredit ( Manajemen piutang ) termasuk melakukan penilaian terhadap calon debitur ( customer ) yang baik.

Perbedaan Anjak Piutang dengan Kredit Bank
Perbedaan anjak piutang dengan kredit bank adalah :
ª   Perbedaan anjak piutangadalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan
ª   Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu asset (piutang)
ª   Pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak
ª   Kredit bank menambah kas pada aktiva debitur, sedangkan anjak piutang tidak tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo
ª   Kredit bank jumlahnya tetap dan memiliki syarat pelunasan sedang anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai
ª   Kredit bank menggunakan agunan sedangkan anjak piutang agunan bukan hal mutlak
ª   Kontrak anjak piutang dilaksanakan berkesinambungan, berbeda dengan kredit bank yang putus kontrak setelah cicilan lunas
 

created by aisyah Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea